Panjar Biaya Perkara

• Pasal 121 ayat (4) HIR (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, Staatsblad 1941 Nomor 44) — kewajiban pembayaran biaya administrasi, ongkos pemanggilan dan pemberitahuan kepada kedua belah pihak, serta biaya materai pada saat gugatan/permohonan didaftarkan.
• Pasal 145 ayat (4) RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) — ketentuan yang sama bagi wilayah hukum yang menggunakan RBg.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya — mengatur biaya proses yang dibebankan kepada pihak yang berperkara.
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara — pembayaran biaya perkara diwajibkan melalui bank, kecuali di daerah yang tidak terdapat bank.
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya — dasar tarif PNBP seperti biaya pendaftaran, redaksi, dan relaas panggilan.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan — dasar layanan berperkara secara prodeo (bebas biaya).
• Penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua tentang standar panjar biaya perkara dan radius pemanggilan — menetapkan rincian besaran panjar pada halaman ini.

• Radius jarak: besaran biaya panggilan dan pemberitahuan oleh juru sita ditentukan berdasarkan radius (zona jarak) tempat tinggal para pihak — dari Radius I (terdekat) hingga Radius IX (terjauh). Semakin jauh jaraknya, semakin besar biayanya.
• Jenis perkara: setiap jenis perkara memiliki komponen biaya yang berbeda — cerai gugat, cerai talak, permohonan (voluntair), upaya hukum (banding, kasasi, PK), konsinyasi, pemeriksaan setempat, sita, hingga eksekusi.
• Jumlah pihak: biaya panggilan, pemberitahuan, dan peletakan sita dihitung per pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar panjar yang harus dibayarkan.
• Cara pendaftaran: perkara yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) tidak memerlukan biaya panggilan fisik, sehingga panjarnya lebih ringan dibandingkan pendaftaran konvensional.
• Status prodeo: pihak yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (bebas biaya) sesuai persyaratan yang berlaku.

Berikut contoh perhitungan panjar biaya perkara berdasarkan tabel taksiran pada tab sebelumnya (untuk pihak berdomisili di Radius I):

Perhitungan di atas hanya ilustrasi. Besaran aktual disesuaikan dengan radius tempat tinggal para pihak, jumlah pihak, dan jenis pendaftaran (offline/elektronik) sebagaimana tercantum pada tab Taksiran.

• Pihak lebih dari satu: untuk perkara yang pihaknya lebih dari 2 (dua) orang, biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak tersebut.
• Pihak di luar wilayah hukum: untuk pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Atambua, biaya panggilan dan pemberitahuan disesuaikan dengan radius pengadilan tujuan ditambah ongkos kirim.
• PNBP di luar panjar: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar biaya pendaftaran dan redaksi — seperti relaas panggilan dan pemberitahuan — ditaksir tersendiri dan tidak seluruhnya masuk ke dalam panjar biaya perkara.
• Perkara elektronik (e-Court): biaya panggilan pada perkara yang didaftarkan secara elektronik lebih ringan karena pemanggilan dilakukan melalui saluran elektronik tanpa ongkos juru sita.
• Perkara ghaib: apabila tergugat/termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, pemanggilan dilakukan melalui pengumuman (iklan/media massa) dengan biaya yang disesuaikan.
• Upaya hukum: pengajuan banding, kasasi, atau peninjauan kembali dikenakan panjar biaya perkara tersendiri sesuai tabel taksiran.

• Periksa tabel taksiran panjar pada tab Taksiran sebelum mendaftar perkara, agar dapat menyiapkan biaya sesuai jenis perkara dan radius tempat tinggal para pihak.
• Simpan baik-baik bukti pembayaran (SSBP) dan nomor perkara, karena diperlukan saat mengambil sisa panjar atau menanyakan rincian biaya.
• Jika perkara melibatkan banyak pihak, hitung biaya panggilan dan pemberitahuan dikalikan jumlah pihak yang ada.
• Ambil sisa panjar segera setelah putusan dibacakan; jangan biarkan melewati batas 6 (enam) bulan agar tidak menjadi uang tak bertuan yang disetorkan ke kas negara.
• Bagi yang tidak mampu secara ekonomi, ajukan permohonan prodeo dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa.
• Gunakan layanan resmi pengadilan — jangan percaya pada calo yang menjanjikan pengurusan perkara dengan biaya tambahan.
• Jika ragu, hubungi PTSP Pengadilan Agama Atambua untuk informasi lebih lanjut mengenai panjar biaya perkara.